Hai Kalteng

Anggota DPRD Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda (paling kanan)

Hai Kalteng - Palangka Raya - Memutus rantai kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar bantuan. Masyarakat perlu diberi ruang untuk berkembang melalui pendidikan, keterampilan dan akses terhadap peluang ekonomi sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda. Ia menilai pembangunan manusia harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.

(Baca Juga : DPRD Dorong Pasar Murah Jadi Penguat Daya Beli Masyarakat)

Menurut Wengga, program yang hanya menyasar kebutuhan sesaat belum cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Pemerintah perlu menyiapkan langkah yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan.

“Kalau ingin kemiskinan benar-benar berkurang, masyarakat harus punya bekal untuk berdiri sendiri. Pendidikan dan keterampilan menjadi modal penting untuk menuju ke sana,” ujarnya, baru-baru ini.

Ia meminta pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait memperkuat program pendidikan dan pelatihan yang menyasar kelompok masyarakat membutuhkan. Materi dan bentuk pelatihan juga perlu disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan ekonomi di masing-masing wilayah.

Dengan memiliki keterampilan, lanjutnya, masyarakat memiliki pilihan yang lebih luas, baik masuk ke dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri. Karena itu, pemberdayaan tidak semestinya dipandang sebagai kegiatan tambahan, melainkan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

Wengga juga menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan program. Organisasi masyarakat dapat berperan menyampaikan kondisi di lapangan sekaligus membantu pemerintah melakukan pendampingan kepada penerima program.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masukan dan keterlibatan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan penting supaya program yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” jelasnya.

Ia berharap pola penanganan kemiskinan ke depan semakin berorientasi pada kemandirian. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan ketika menghadapi kesulitan, tetapi juga mendapatkan kesempatan dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi ekonominya.